Selama menghadapi tantangan dalam layanan kesehatan, sejatinya terdapat masalah pada pelayanan kesehatan yang perlu dicegah. Baca di sini!
Dewasa ini, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia masih menjadi PR besar yang harus pemerintah benahi. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi seluruh masyarakat. Di mana menurut Kementerian Kesehatan, terdapat sejumlah masalah-masalah utama terkait pelayanan kesehatan yang kurang optimal.
Masalah tersebut bisa terjadi lantaran adanya tantangan dalam layanan kesehatan yang mana kebijakan kesehatan belum sepenuhnya berlandaskan pada data yang menyeluruh, serta pelayanan kesehatan belum terselenggara secara efisien. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya dalam dokumen cetak biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024 bahwa data yang terintegrasi dan sistem pelayanan kesehatan yang lebih sederhana merupakan salah satu aspek yang harus terus pemerintah tingkatkan untuk mencapai Indonesia Sehat.
Lantas, apa saja masalah-masalah dalam pelayanan kesehatan yang saat ini sedang Indonesia hadapi?
7 Masalah Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Dalam dokumen cetak biru yang sama, permasalahan-permasalahan dalam ruang lingkup kesehatan ditinjau berdasarkan pengelompokan layanan kesehatan. Berikut ini penjelasannya.
1. Layanan Primer dan Sekunder
Sebagai informasi awal, yang dimaksud dengan layanan primer adalah pemberian pelayanan kesehatan di lingkup fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan tempat praktik mandiri dokter umum maupun dokter spesialis. Sedangkan layanan sekunder adalah pemberian pelayanan kesehatan di lingkup fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang terdaftar.
Layanan primer dan sekunder menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan yang melayani sekitar 272 juta orang di seluruh Indonesia. Di mana pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah digunakan cukup luas. Mulai dari perencanaan kesehatan hingga menyediakan data kesehatan yang beragam, baik pada tingkat individu maupun masyarakat.
Akan tetapi, akibat dari beragamnya fungsi dari aplikasi atau sistem informasi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Terjadilah tiga masalah utama, yaitu:
- Adanya fragmentasi sistem informasi kesehatan, sehingga data kesehatan pasien tidak dapat saling dipertukarkan dan sulit diakses oleh tenaga kesehatan secara mudah, berkesinambungan, dan real time.
- Pencatatan data yang tidak lengkap, inkonsisten, tidak efektif dan tidak efisien, serta akurasinya yang masih rendah agar dapat memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Sehingga, data kesehatan yang tercatat tumpang tindih.
- Tidak adanya standarisasi dan integrasi data kesehatan, sehingga tenaga kesehatan sulit mewujudkan interoperabilitas data kesehatan dalam pelaksanaan prinsip continuum of care dari WHO.
2. Layanan Farmasi dan Alat Kesehatan (Farmalkes)
Masalah pelayanan kesehatan pada sektor farmalkes semakin terlihat pada saat wabah pandemi COVID-19 merebak di Indonesia pada Maret 2020. Di mana rantai pasok pelayanan kesehatan menjadi sorotan karena sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan menghadapi peningkatan permintaan farmalkes di bawah hambatan-hambatan operasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Adapun permasalahan sektor pelayanan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari empat poin utama, yakni:
- Tidak ada standarisasi kode perusahaan, produk, dan material bahan baku. Hal ini menjadi akar permasalahan untuk membangun platform terintegrasi karena tidak adanya single key data feature yang digunakan untuk agregasi dan pengolahan data.
- Data stok obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) tersimpan secara terpisah di masing-masing instansi produsen, distributor, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- Rendahnya akurasi pemetaan supply dan demand yang berpengaruh pada tingginya opportunity cost dari stock out, serta adanya peredaran obat dan vaksin ilegal yang membahayakan masyarakat.
- Proses perizinan dan monitoring kepatuhan yang berulang dimana mengharuskan pelaku industri farmasi dan alat kesehatan melakukan proses registrasi dan pelaporan kepada berbagai pihak yang berbeda dengan substansi laporan yang sama.
3. Masalah Pelayanan Ketahanan Kesehatan
Menurut WHO, ketahanan kesehatan berperan sangat penting bagi suatu negara. Sebab, ketahanan kesehatan masyarakat global atau global public health security merupakan kegiatan yang sangat penting, baik praktis maupun reaktif. Untuk meminimalkan bahaya dan dampak peristiwa kesehatan masyarakat yang membahayakan kesehatan masyarakat lintas wilayah geografis dan batas internasional.
Ketahanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah negara maupun daerah. Serta publik dan mitra swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, asosiasi profesi, komunitas, relawan, keluarga, dan individu. Tetapi, hingga saat ini, masih ada beberapa permasalahan utama terkait ketahanan kesehatan di Indonesia yang masih belum terpecahkan, yaitu:
- Sistem informasi surveilans (deteksi) yang tidak real time dan terintegrasi, sehingga risiko penyakit di tiap daerah belum terpetakan dengan baik.
- Kemampuan deteksi dan respons kegawatdaruratan kesehatan yang belum responsif.
- Tidak adanya sistem pemantauan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, sumber daya manusia kesehatan, alat kesehatan dan obat.
- Sumber edukasi kesehatan yang terpercaya masih belum banyak diakses oleh masyarakat luas.
4. Layanan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Secara keseluruhan, sumber daya manusia kesehatan (SDMK) menjadi salah satu variabel utama ketahanan kesehatan nasional dan sistem kesehatan secara umum. Namun, kebutuhan akan peran-peran tersebut saat ini belum dapat diakomodasi dengan optimal oleh sistem yang telah berlaku.
Hal ini lantaran masih ada berbagai kendala terjadi dalam upaya pemenuhan ketersediaan seluruh data SDMK. Sehingga, sampai saat ini keadaan informasi mengenai ketahanan SDMK menjadi sangat minim baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan uraian di atas, terdapat empat permasalahan utama yang hadir dalam upaya mencapai ketahanan SDMK nasional, di antaranya adalah:
- Perolehan dan analisis data hanya berdasarkan sandingan berbagai sumber saja tanpa perolehan data secara langsung sehingga akurasi data menjadi tidak maksimal.
- Nihilnya standarisasi pendataan membuat SDMK dengan kondisi khusus dapat membuat SDMK terdata ganda atau tidak terdata sama sekali.
- Buta terhadap informasi persebaran lokasi setiap individu SDMK berikut detail keahlian dan latar belakang pendidikannya.
- Informasi kesiapan cadangan SDMK tidak terstandar tanpa kelengkapan informasi kompetensi dan potensinya.
5. Masalah Pelayanan Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan kesehatan merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan nasional yang berperan sebagai enabler dalam seluruh layanan kesehatan. Rekaman transaksi, skema penjaminan, serta analisis strategis menjadi kunci kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dan pertimbangan yang terus-menerus memperbaiki keadaan kegiatan kesehatan nasional.
Oleh karenanya, untuk mendapatkan seluruh elemen pertimbangan yang komprehensif, dibutuhkan sistem terintegrasi operasional dan serapan data berkualitas di pemangku kepentingan pembiayaan. Untuk memenuhi seluruh objektif baik masukan data, analisis, maupun standarisasi, terdapat empat masalah utama yang perlu pemerintah selesaikan. Di antaranya adalah:
- Data informasi pengeluaran untuk kesehatan secara nasional belum rinci dan mengakomodasi seluruh kebutuhan analisis pengeluaran kesehatan nasional.
- Analisis National, Provincial, District Health Account (NHA, PHA, dan DHA) baru tersedia setelah 2 tahun anggaran dan pengeluaran kesehatan nasional dilakukan sehingga relevansi pertimbangan tidak optimal.
- Data pengeluaran asuransi kesehatan nasional milik pemerintah, lembaga nasional, maupun milik swasta belum tersedia secara lengkap dan menyeluruh. Sehingga, performa jaminan kesehatan tidak dapat teranalisis dengan optimal.
6. Masalah Pelayanan Manajemen Internal Kesehatan
Pengembangan sistem manajemen internal bidang kesehatan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi untuk setiap kegiatan dan laporan yang harus pemerintah tangani. Adapun beberapa tujuan dalam pengembangan sistem manajemen internal yaitu untuk mengintegrasikan semua aplikasi yang ada menjadi satu kesatuan. Sehingga, sistem manajemen dapat berguna secara efisien dan efektif.
Selain itu juga untuk memudahkan pengisian data sehingga tidak ada data yang redundan. Data input personal dapat dilakukan penginputan data profil satu kali dan data yang bersifat spesifik, unik, dan tentatif akan dilakukan pada setiap keperluan.
7. Layanan Bioteknologi
Masalah dalam pelayanan kesehatan yang terakhir meliputi aktivitas bioteknologi. Pasalnya, walaupun perkembangan bioteknologi di Indonesia telah terlaksana sejak lama. Pelaksanaannya cenderung lambat karena beberapa faktor.
Faktor pertama adalah minimnya dana penelitian di bidang bioteknologi. Padahal, penelitian bioteknologi penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk serta pengetahuan tentang bioteknologi itu sendiri. Faktor lainnya adalah rendahnya sumber daya manusia, fasilitas, dan kebijakan pemerintah yang memperpanjang proses pemasaran produk rekayasa genetika.
Demikian informasi singkat tentang masalah pelayanan kesehatan di Indonesia yang perlu Anda ketahui. Temukan topik menarik lainnya seputar perkembangan dunia kesehatan di Indonesia dan update terbaru sistem informasi manajemen kesehatan teraMedik dengan kunjungi laman blog kami di sini.
Sign up